Pada debat calon presiden putaran kedua yang membahas masalah pengentasan kemiskinan, capres Joko Widodo memaparkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Saat itu, Jokowi mengatakan, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal penganggaran. Namun juga harus berani memberikan program-program khusus kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia.
Lebih dua tahun kemudian, menjelang tahun kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tampak efektivitas kartu-kartu ini. Di tengah kondisi ekonomi yang melambat, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bersama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terbukti menjadi penyangga kehidupan masyarakat, terutama kelompok masyarakat kurang mampu.
Untuk KIP, jumlah kartu yang disebar ke masyarakat sudah mencapai 96 persen dari target 19 juta kartu. Sebagai salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, KIP bertujuan meratakan akses dan mutu pendidikan. Keberadaan KIP diharapkan memotivasi para orangtua untuk menyekolahkan putra-putrinya hingga lulus SMA/sederajat.
KIP memberi bantuan finansial kepada siswa yang dinilai tidak mampu, masing-masing untuk jenjang SD Rp 225.000 per semester. Siswa SMP menerima Rp 375.000, dan siswa SMA mendapat alokasi bantuan Rp 500.000 tiap semesternya. Cara mencairkan dana cukup dengan membawa KIP dan menunjukkannya ke konter Bank Rakyat Indonesia.
Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk tahap awal, kartu baru ini diberikan kepada peserta Penerima Biaya Iuran (PBI) yang berjumlah 86,4 juta orang.
Sementara itu, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dengan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Kartu ini akan diisi setiap 2 bulan.
Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif menjadi program unggulan Pemerintah Jokowi-JK yang menandai era baru upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Di saat pertumbuhan ekonomi global melambat, kondisi perekonomian dalam negeri yang tetap stabil menunjukkan besarnya pengaruh program-program jaminan sosial untuk menopang kehidupan masyarakat. Apalagi, berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS), antara September 2015 hingga Maret 2016 terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 500 ribu penduduk. Tercatat ada 28,01 juta atau 10,86 persen penduduk miskin pada Maret 2016, berkurang dibandingkan September 2015 tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen. Padahal, standar kemiskinan BPS terus meningkat dari pengeluaran Rp 344 ribu per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp 354 ribu per kapita per bulan pada Maret 2016.
Dalam pidato pengantar penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2017, Ketua DPR Ade Komarudin menilai program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat berhasil. “DPR mendukung anggaran kesehatan ditetapkan 5 persen dari keseluruhan belanja negara,” kata Ade Komarudin.
Saat menyampaikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2017 beserta nota keuangannya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa alokasi penganggaran lebih diprioritaskan pada upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja.
Hasil positif mulai terlihat menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator kesejahteraan sosial Indonesia dalam dua tahun terakhir ini juga terus menunjukkan peningkatan. Selain tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,86 persen, tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini ratio juga berhasil dikurangi menjadi 0,40, dan tingkat pengangguran berhasil diturunkan menjadi 5,5 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami kemajuan hingga mencapai angka 69,55 pada tahun 2015.
Presiden menegaskan, pemerintah akan menyempurnakan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima. Pemerintah juga akan memperbaiki penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai.