Politik Identitas membongkar tatanan bermasyarakat

Share this post

Keheteroan masyarakat adalah resiko peradaban masa lampau baik dalam bentuk akultursi, doktrin ataupun transmigrasi yang mesti menjadi tanggungan bagi semua dalam mengarungi masa datang yang bertanggung jawab dan plural. Jadi posisi kemajemukan dalam masyarakat adalah pondasi dasar untuk mendirikan tiang-tiang kemasyarakatan yang kokoh secara menyeluruh, bukan hanya tiang kelompok, ras, dan atau golongan tertentu karena pada prinsipinya kemajemukan berbicara tentang satu kesatuan yang utuh. Tentu untuk mencapai titik itu semua pihak harus menahan diri demi merontokkan ego kelompok, biarkan ego kemasyarakatan yang bekerja dalam bergaul dengan persoalan-persoalan yang muncul dan akan muncul dimasyarakat. Olehnya dibutuhkan semacam perangkat lunak dalam menertibkan dan
mengharmoniskan kehidupan dalam masyarakat, terlepas dari pada perangkat itu adil untuk semua atau tidak, yang jelas semua komponen masyarakat ikut terlibat dalam menentukan perangkat tadi. Jika saja kondisi di atas terimplemetasi secara bijak di tengah-tengah masyarakat, tentu tak ada lagi kekhawatiran akan terjadinya konflik horizontal antara satu dengan yang lain, baik itu kelompok ataupun individu. Tanpa ada upaya untuk menghakimi kondisi masyarakat hari ini, tapi selalu saja ada kata pesimis yang terucap jika melihat realita disekitar dimana tidak digalakkannya lagi bermasyarakat. Selalu saja ada kelompok tertentu yang selalu ingin menaklukkan aturan-aturan kemasyrakatan yang menjadi instrument pemersatu dan penertib masyarakat. Kadang asumsi yang bermunculan itu ditafsir sebagai upaya untuk memonopoli mutlaknya aturan dalam kemasyarakatan, benar bahwa aturan-aturan dalam bermasyakat dari masa ke masa harus melihat      kebaruan yang ada sebagai upaya untuk mengakiomodir semua elemen masyarakat, tetapi perihal untuk memonopoli aturan mutlak adalah salah, sebab akan muncul pretensi dan proteksi dari pihak lain bila demikian. Ada jarak yang semakin jauh dari cita-cita masyarakat yang betul-betul bermasyarakat dengan cita-cita kelompok yang keras mempertahankan cita-cita kemasyarakatannya yang menurutnya ideal. Sebanarnya tidaklah salah jika argumentasi kemasyarakatan dipertahankan dengan keras, cuman yang jadi soal adalah bagaimana dengan kelompok lain, apakah juga terakomodir? Jika tidak maka cobalah untuk menawarkan argumen lain yang lebih demokratis. Debat tentang ide bermasyarakat tidaklah menjadi soal sepanjang dalam masih dalam konteks bukan keyakinan yang tak dapat berkompromi dengan pengakomodasian kelompok lain. Karena ini adalah resiko peradaban maka doktrin apapun tidak boleh menjadi majikan ditas doktirn yang lain, hanya saja tak terhindarkan doktrin mayoritas dan minoritas itu masih dapat berkeja. Muncul pertanyaan jika perkara ini tidak berhenti maka bagaimana dengan mereka? Secara tegas dapat disampaikan jika tidak siap dengan aturan masyarkat yang demokratis, yang akomodatif maka benar asumsi bahwa kelompok seperti itu adalah mereka masyarakat yang lupa bermasyarakat meskipun lawan tanding dari ide kemsyarakatan itu adalah doktrin keyakinan spiritual dan doktrin Kultural. Masyarakat yang lupa bermasyarakat cenderung membentuk opini massif dimasyarakat yang secara sadar melakukan dekonstruksi aturan bermasyarakat. Tetapi bagi sebagian mereka tidak terlalu vokal dalam mengkampanyekan opin tersebut karena posisi sebagian itu hanya menjadi pelengkap sekaligus pencari suaka suara politik yang akan berguna pada saat dan waktunya tiba. Untuk mereka yang seperti ini tidak terlalu mampu mengimajinasikan dalil politiknya dan mampu menjaga jarak secara ketat bagi yang pro bermasyarakat ataupun yang lupa bermasyarakat. Sebagai upaya perlawanan pembangkangan bermasyarakat sekaligus menyetop pencari suaka politik untuk terus berulah, maka identitas kemasyarakatan sebagai pilar pembangunan dan perubahan perlu disosialisasikan dan digalakkan kembali.