Percepatan Ekonomi VS Ketidakmampuan SDM

Share this post

Indikator sosial yang baik menurut perspektif masyarakat awam adalah dengan meningkatnya pendapatan perkapita dan harga beli barang tidak memberatkan bagi mereka.
Istilah masyarakat awam barangkali bisa disandarkan bagi mereka yang termasuk dalam klasifikasi kelas menengah ke bawah dan mereka yang memilki keinginan yang sama meskipun berada dalam kelas atas atau elite class.

Hanya saja indikator itu sebatas wacana yang menurut saya pribadi susah untuk dicapai, bukan tidak mungkin, tapi khusus di Indonesia harapan semacam itu harus berbenturan dengan keinginan-keinginan koorporasi swasta yang memegang kendali atas jalur perekonomian di Indonesia, seperti kita tau bersama segelintir dari mereka yang memilki perusahaan Trans National Coorporatiaon’s  (TNC’s) sepertinya menikmati keadaan semacam ini dengan jumlah kekayaan setara atau sama dengan jumlah kekayaan barkali-kali lipat pendapatan masayarakat kelas menengah. Sudah banyak regulasi yang coba ditawarkan sebagai win-win solution  dari permasalah ini, tapi keadaan masih tetap sama dengan sebelumnya, meskipun diakui bahwa prestasi pemerintah dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan ekonomi yang konsisten dengan pendapatan perkapita yang meningkat pula, tapi tidak dibarengi dengan konsistesi harga beli, bahkan prestasi itu hanya ditopang oleh semakin modern dan maujunya perkembangan zaman yang tetap menolerir TNC’s  terus berusaha menjadi pengontrol harga-harga dipasaran akibat proses swastanisasi. Bukan dalam arti kita pesimis dan skeptis melihat kondisi yang terjadi, tapi  aparatur Negara yang tak kunjung sadar bahwa kondisi ekonomi akan membaik jika saja SDM baik.

Jika sistem yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu pada dasarnya ekuivalen dengan ketidakmampuan aparatur Negara untuk meneropong masa depan perekonomian Indonesia. Perubahan-perubahan sistem ekonomi dari waktu ke waktu justru akan semakin memberatkan masyarakat yang akan beradapatasi kembali dengan sistem-sistem yang baru. Katakan di era SBY dan  kabinet Indonesia bersatu Jilid  I dan II yang mendorong percepatan ekonomi dengan modelnya tersendiri, tapi lain halnya di era Jokowi dan Kabinet kerjanya. Dalam artian paling sederhana bahwa tak ada regulasi yang sifatya final untuk mendorong percepatan ekonomi secara berkesinambungan atau barangkali sistem dalam tataran teoritis berbeda tapi implementasi di lapangan sama saja. Barangkali kita bisa berasumsi bahawa kacamata dari setiap rezim itu berbeda dalam melihat realita kehidupan sosial sehingga penyelesaiyannyapun berbeda, tapi itu tidak kita lihat pada era SBY dan Jokowi sampai hari ini, lihat saja jarak pendapatan mereka yang memiliki penghasilan lebih dibanding mereka yang mendapatkan penghasilan yang kurang. Sayangnya argumen semacam ini kerap kali dipandang sinis dan ditanggapi berlebihan oleh mereka yang menurut saya tidak pernah merasakan berada dalam garis kemiskinan yang pelik. Dikatakan bahwa kritik semacam ini berbau komunis, sosilalis dan marxislah yang sebetulnya dalam kenyataannya kitapun masih bedebat dengan paham-paham itu untuk membangun kesepahaman. Tapi tak apalah kesinisan dan tanggapan itu berlanjut, yang kita inginkan ada semacam penyelesaian yang berkepenjangan dari setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah. Karena pada dasarnya rakyat yang kelaparan akan terus kelaparan, pengemis akan terus megemis, yang tidur di kolong jembatan akan terus tidur di kolong jembatan, jika tak ada solusi yang tak berkelanjutan dalam konteks pertumbuhan ekonomi sekaligus menyetop TNC-TNC  untuk mengntrol harga pasar.

Dalam situasi dimana kebijakan tentang ekonomi diputuskan oleh pemerintah tentu harus dibarengi dengan keinginan yang besar dan kecerdasan untuk melihat secara objektif dan holisitk permasalah akar rumput. Kalaupun misalanya harga pasar atau harga beli tak dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan swasta barangkali kita harus melihat lagi permasalahan yang sebetulnya menjadi tugas yang paling berat yaitu memaksimalakan peran masyarakat untuk ikut terlaibat aktif dalam proses percepatan ekonomi. Seperti kita tau bahwa ujung tombak dari setiap kebijakan itu berada pada masyarakat, entah itu kelas menengah ke bawah ataupun kelas menengah ke atas. Saya kira yang terjadi selama ini berkenaan demgan kebijakan-kebijakan yang tak terimplementasi dengan baik adalah ketidakmampuan setiap steakholder untuk menyampaikan dan memahamkan masyarakat akan kebijakan yang sebenanrya dimakasud, itu yang pertama. Yang kudua adalah kecenderungan kita untuk melakukan adopsi sistem dari luar tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang akhirnya adalah ketidaksiapan masyarakat untuk bergaul dengan sistem itu, bukan saja secara geografis sistem yang diadaopsi itu berbeda, tetapi kondisi sosial yang justru paling menonjol dari setiap pengaplikasian sistem adopsi itu. Ringkasnya bahwa dalam setiap penerapan kebijakan jangan hanya memperlihatkan betapa intelektual dan hebatnya kita dalam menyusun kebijakan itu tanpa mempertimbangkan reaction dan action masyarakat yang bisa saja akan bermacam-macam tafsiran dan pelaksanaanya, atau yang lebih parah lagi yang terjadi adalah bahwa terjadi semacam deregulasi  dari regulasi yang dicanagkan oleh pemerintah.